Saya mohon rekan-rekan di daerah untuk menjaga soliditas bersama agar semuanya berjalan satu koordinasi.
untuk itu mohon diperhatikan :

1. Bagi daerah yg memiliki grup WA mengatasnamakan PGIN utk menggunakan icon logo PGIN sedangkan nama subjek tinggal menambahkan nama Wilayahnya.

2. Bagi rekan2 pengurus daerah yang ingin bergerak memperjuangkan tujuannya harus sepengetahuan Pengurus Pusat PGIN. Tidak boleh berjalan masing-masing.

3. Mohon difahami jika Pengurus Pusat belum merapat kepada Pemerintah/DPR dikarenakan kita masih dalam proses legalitas.

4. Pengurus di daerah silakan saja melakukan audiensi dengan pejabat setempat sebagai upaya dukungan dari pemerintah.

terimakasih atas kerjasamanya,

Untuk memudahkan semua grup PGIN harus menggunakan icon logo PGIN. Untuk subyeknya disesuaikan daerah. Kecuali grup ini sudah paten, tidak boleh ada yang merubah icon dan subyek grup nya. Dan tidak ada penambahan anggota.

Sebagai Pedoman Perjuangan PGIN diharapkan kepada seluruh daerah baik Wilayah dan Cabang untuk tidak keluar dari materi yg dipaparkan pada saat Deklarasi PGIN di Banjarnegara, yaitu :

1. Ekslusifisme PGIN Meraih Kesehahteraan
2. PNS Sebuah Keniscayaan

Materi itu harus difahami dn disosialisasikan oleh semua anggota PGIN baik Pusat maupun Daerah.

Terimaksih,,,

INTRUKSI DARURAT

Menyikapi perkembangan rekan2 di daerah dalam pembentukan Kepengurusan PGIN di daerah…

Sesuai draft AD/ART PGIN maka ada beberapa yg perlu diperhatikan oleh rekan2 di daerah, yaitu :

1. Kepengurusan PGIN Wilayah (Provinsi) terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara. Dilaksanakan di tingkat Provinsi yg dihadiri oleh peserta yg mewakili Kab/Kota.

2. Kepengurusan PGIN Cabang dilaksanakan pada tingkat Kab/kota yg dihadiri oleh peserta yg mewakili Kecamatan.

3. Kepengurusan Wilayah di sahkan oleh Pengurus Besar PGIN.

4. Kepengurusan Cabang disahkan oleh Pengurus PGIN Wilayah.

5. Seluruh Susunan Kepengurusan baik PGIN Wilayah dn PGIN Cabang, diserahkan kepada Pengurus Besar PGIN.

6. Pengurus PGIN Wilayah melampirkan jumlah Kab/Kota yg sudah terbentuk dan yg belum terbentuk kepengurusan PGIN Cabangnya.

7. Pengurus PGIN cabang melampirkan jumlah anggota PGIN setiap Kecamatan dibawahnya…. dan mengkategorikan anggota yg sudah SerGur dan yg sudah Inpassing.

Hal2 yg sifatnya urgen dan khusus dapat berkonsultasi pada Pengurus Besar PGIN cq. Sekretaris Jendral PGIN

Demikian untuk diketahui dan disebarluaskan… Selamat berkonsolidasi dan tetap jaga kebersamaan…

Lebak, 8 Feb 2018
Ketua Umum PGIN

DEKLARASI BANJARNEGARA

( draft )

Bismillahirohmannirokhim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta tekad luhur dan pengabdian tulus kepada bangsa dan Negara. Maka dengan ini kami Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) pada Hari Minggu tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu Delapan belas, dengan penuh kesadaran menyatakan :

DEKLARASI Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN)

adalah organisasi profesi guru secara nasional sebagai wadah perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru di tanah air sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dengan ini kami menuntut kepada Pemerintah, agar :

  1. Seluruh Guru di tanah air yang telah memiliki SK Inpassing dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. ……

Hal-hal yang berhubungan dengan buitr tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pengurus PGIN dalam waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.

Semoga Allah SWT meridhoi dan mewujudkan seluruh harapan dan cita-cita mulia guru di tanah air sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dibacakan dan ditandatangani di :

Banjarnegara, 4 Februari 2018

Persatuan Guru Inpassing Nasional,

……………………………………….

Ketua Umum

Makna Logo

Persatuan Guru Inpassing Nasional

MAKNA LOGO PERSATUAN GURU INPASSING NASIONAL

  1. PGIN : SEBAGAI WADAH PEJUANG PENDIDIKAN DI INDONESIA TERCINTA
  2. SAYAP : MERANGKUL SEMUA KALANGAN GURU DARI SABANG SAMPAI MERAUKE UNTUK SELALU MENGEMBANGKAN DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA
  3. BUKU/KITAP : SEBAGAI CITA CITA BANGSA INDONESIA “MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
  4. OBOR :SEBAGAI SEMANGAT YANG MEMBARA PARA GURU UNTUK MENDIDIK ANAK BANGSA YANG LEBIH BERAKHLAK DAN MAJU
  5. PITA INDONESIA : WADAH INI TAAT DAN MENJUNJUNG TINGGI BANGSA INDONESIA

Pejuang pendidikan

 

PNS Sebuah Keniscayaan

Testimony disampaikan dalam rapat deklarasi PGIN

Banjarnegara, 3-4 Februari 2018

Sejak UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ditetapkan serta dikeluarkannya PP No.74 tahun 2008 tentang guru, maka mulai diberlakukan bagi guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik sebagai penjabaran dari amanat UU No.14 tahun 2005.

 

Dalam tulisan ini menyusun kronologi/alur dari program Sertifikasi Guru bagi guru di Indonesia berdasarkan beberapa kajian teoritis dan argumentasi beberapa pemerhati pendidikan serta regulasi dibidang pendidikan dan sistem birokrasi Adminitrasi Kepegawaian di Negara kita.

 

Sejak diperkenalkan program pemerintah tentang Sertifikasi Guru pada tahun 2009 pada saat itu kami berkeyainan bahwa Sertifikasi Guru merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan nasib guru di Indonesia.  Proses untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik tak ubahnya dengan sistem rekrutmen PNS, kemudian beban tugas dan kewajibanpun tak ubahnya dengan tugas dan kewajiban PNS.

 

Pada saat itu kami menganalisa setelah Sertifikasi Guru diperoleh akan membuka kemungkinan untuk pemberlakuan Golongan Kepangkatan bagi guru seperti yang berlaku pada PNS. Dua tahun kemudian analisa itu terbukti dengan adanya Inpassing (penyetaraan) bagi guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik. Maka analisa kami semakin mengerucut bahwa akhir dari program Sertifikasi Guru adalah mengangkat Guru menjadikan status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Analisa kami tentunya berdasarkan pada apa yang menjadi hak dan kewajiban guru yang sudah memiliki SK. Inpassing ternyata sama persis dengan guru PNS. Seperti berlakunya angka kredit untuk kenaikan golongan, kegiatan admistrasi kepegawain, penilaian Kinerja, beban kerja dan tugas, serta seluruh kegiatan guru baik adminitrasi maupun teknis menggunakan standar kerja PNS.  Dengan kata lain kami berkesimpulan bahwa Guru yang sudah memeiliki SK Inpassing pada dasarnya adalah PNS tanpa uang pensiun.

 

Namun sejak Inpassing (penyetaraan) tahun 2011 diberlakukan hingga saat ini tidak menemui kejelasan langkah berikutnya, sehingga kami beranggapan bahwa arah menjadikan Guru yang sudah Inpassing untuk menjadi PNS perlu dikaji kembali. Walaupun demikian kami tetap berkeyakinan muara dari proses Sertifikasi Guru adalah menjadikan guru untuk diangkat PNS.

 

Hingga tahun 2015 seluruh guru yang memiliki SK Inpassing dan kementrian tempat guru bertugas mulai disibukkan dengan proses audit baik yang dilakukan oleh audit internal kementrian tempat guru bertugas (kementrian Agama dan Kemendikbud) serta audit dari Kementrian terkait (Kementrian Keuangan) dan badan auidit dari pemerintah (Badan Pemeriksa Kuangan dan Pembangunan).

 

Seiring proses audit kepada seluruh guru pemengang SK Inpassing dilaksanakan, pada tahun itu juga Pemerintah membuka Kesempatan Kerja untuk manjadi PNS diseluruh Kementrian dengan berbagai formasi. Dari sekian banyak formasi/posisi tidak ada untuk tenaga guru baik di Kemntrian Agama maupun Kemendikbud.

 

Menyikapi dinamika yang berkembang saat itu, kembali kami mencermati dengan pertanyaan “Mengapa untuk Tenaga Guru tidak ada dalam formasi PNS ?”. Bahkan hingga tulisan ini disusun pemerintah belum memiliki rencana untuk membuka formasi tenaga guru menjadi PNS melalui jalur umum.

 

Beranjak dari pertanyaan tersebut, maka penulis mendapatkan jawaban berdasarkan sistem Adminitrsi Kepegawaian di Negara kita dengan regulasi yang telah ada. Bahwa untuk Tenaga Guru agar dapat diangkat menjadi PNS adalah melalui 3 jalur (bedasarkan regulasi yang ada), yaitu :

  1. Melalui jalur umum, yaitu pemerintah membuka kesempatan dan diumumkan secara terbuka kemudian mengikuti tes/seleksi masuk CPNS
  2. Melalui Jalur Guru Garis Depan (GGD), yaitu seorang Guru harus mengabdi terlebih dahulu di daerah 3T dan mengikuti proses test/seleksi untuk menjadi CPNS
  3. Melalui jalur KKKP atau lebih dikenal dengan tenaga guru kategori 1 dan 2 (K.1 dan K.2), dengan kriteria guru yang memiliki SK dari Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengkuti test/seleksi untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Ke tiga jalur tersebut masing-masing bersandar pada Undang Undang yang berlaku, maka jika guru ingin diangkat menjadi PNS/ASN adalah dengan menggunakan salah satu dari jalur tersebut.

Inilah kemudian oleh berbagai Organisasi Profesi Guru yang ada untuk memperjuangkan agar guru honorer dapat diangkat PNS/ASN melalui jalur yang ke tiga.

 

Perhatian perjuangan organisasi profesi guru (PGRI, PGSI, IGI, PGMI, SBSI, dll) adalah pada jalur ketiga yaitu dengan merevisi UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara agar guru honorer dapat diangkat menjadi ASN/PNS. Tentu proses perjuangan melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi UU tersebut membutuhkan waktu lama dan kesabaran yang luar biasa.

 

Maka tidak mengherankan jika nasib guru masih seperti ini dan akan tetap seperti ini karena bagi guru yang sudah memeiliki SK Inpassing tentu sulit mendapatkan SK dari Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pijakan dasar untuk guru diangkat menjadi ASN/PNS sesuai aturan UU N0.5 tahun 2014.

 

Jika demikian halnya, bagaimana dengan guru yang sudah memiliki SK Inpassing? Jalur manakah yang dapat digunakan untuk diangkat menjadi PNS/ASN ? Karena sangat jelas ke tiga jalur tersebut sudah tidak memungkinkan untuk guru inpassing dapat diangkat menjadi PNS/ASN. Sepertinya analisa kami bahwa muara dari Sertifikasi Guru adalah menjadi PNS hanya tinggal harapan tak berujung !

 

Kami mengajak seluruh guru inpassing untuk menelaah dengan cerdas dan menyikapi dengan bijak serta berfikiran birokrat. Inilah yang akan kami tawarkan pada Persatua Guru Inpassing Nasional yang saat ini berkumpul dan merumuskan tekad bersama untuk mewujudkan agar guru inpassing dapat diangat menjadi PNS/ASN dengan cepat tanpa melanggar regulasi yang sudah ada.

 

Kami ingin mengajak seluruh anggota rapat yang seluruhnya guru yang sudah memiliki SK Inpassing. Cermati logo Garuda pada SK tersebut, mengapa tidak menggunakan logo Kementrian pada SK tersebut. Dalam adminitrasi kepegawaian penggunaan logo dalam sebuah SK sangat menentukan tingkatan dan fungsi yang berbeda serta memiliki makna di depan Hukum Tata Usaha Negara.

 

Jelas logo Garuda pada SK tersebut memiliki kedudukan lebih tinggi dari logo kementrian, sehingga dapat ditafsirkan dengan logo Garuda berarti Negara (baca: Pemerintah Pusat) ada disitu. Artinya segala sesuatu yang timbul dari SK tersebut pemerintah bertanggungjawab baik dari segi anggaran maupun dari perlakuannya.

 

Mengapa guru inpassing memilki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, jawaban sederhana dapat penulis berikan karena sama-sama menggunakan logo Garuda! Lantas mengapa guru inpassing masih dikategorikan non-PNS? Karena dalam SK Inpassing belum dicantumkan secara jelas angka/nominal gaji sesuai golongan kepangkatan dan masa kerja, seperti SK Pengangkatan PNS.

 

Dengan demikian, guru yang sudah memeiliki SK Inpassing sejatinya tinggal satu langkah lagi untuk diangkat menjadi PNS, yaitu tinggal menambahkan keterangan jumlah gaji dan sebagainya seperti yang tercantum dalam SK Pengangkatan PNS. Pertanyaannya kemudian siapakah atau lembaga manakah yang berhak menambahkan keterangan tersebut pada SK inpassing ?

 

Apakah harus melalui DPR dan atau Presiden yang boleh menambahkan keterangan gaji pada SK Inpassing tersebut? Tentu tidak, lembaga tersebut tidak memiliki wewenang pada SK inpassing. Maka yang berwenang adalah Kementrian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpanrb) berdasarkan usulan dari kementrian yang mengeluarkan SK Inpassing tersebut dengan memperhatikan anggaran dari Kementrian Keuangan yang selanjutnya dikukuhkan oleh Kemerntian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham).

 

Ternyata begitu panjang dan rumitnya untuk merubah SK inpassing menjadi SK Pengangkatan PNS. Kendati demikian peluang tersebut tetap ada, tetapi bila melihat jalur yang tersedia untuk tenaga guru menjadi PNS hanya ada 3 jalur seperti kami uraikan di atas. Jalur manakah yang bisa ditempuh oleh guru inpassing untuk diangkat menjadi PNS tanpa melanggar aturan yang ada.

 

Kami melalui PGIN akan menggunakan jalur yang pertama, yaitu jalur umum untuk tenaga guru menjadi PNS. Dengan menggunakan pendekatan regulasi dan komunikasi. PGIN akan melaksanakan presentasi kepada kementrian terkait untuk mewujudkan harapan guru inpassing dapat diangkat menjadi PNS dengan menekankan pada kemenpanrb menerbitkan aturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Mentri (Kepmen) yang intinya formasi tenaga guru untuk PNS akan mengangkat guru yang sudah memiliki Sertifikaasi Guru (terutama yang sudah memiliki SK Inpassing) dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.

 

Pendekatan ini sebagai win-win solution, baik bagi kemenpanrb selaku regulator penerimaan PNS dan bagi guru inpassing sendiri. Kemenpanrb dapat menggunakan database guru yang sudah diverval dan siap pakai untuk menjadi data entry kepegawaian secara nasional untuk tenaga guru. Sementara untuk guru inpassing proses pengangkatan menjadi PNS tidak membutuhkan persetujuan DPR tetapi cukup dengan dikeluarkannya PP atau Kepmen sebagai payung hukum. Pemikiran sederhananya adalah jika untuk moratorium saja cukup dengan PP atau Kepmen tentulah untuk pengangkatan tenaga guru melalui Sertifikasi Guru juga bias dilakukan hal serupa.

 

Dalam jangka panjang setelah selurh guru inpassing diangkat menjadi PNS secara bertahap tentu pemerintah mulai memikirkan dan menyusun Undang Undang bersama DPR untuk mengangkat tenaga guru menjadi PNS melalui jalur Sertifikasi Guru.

 

Kesimpulan dari uraian diatas adalah bahwa guru yang sudah memiliki SK Inpassing memang tinggal satu langkah lagi untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu PGIN akan melaksanakan presentasi kepada pihak kementerian terkait sebagai langkah percepatan pemenuhan tenaga PNS yang diperkirakan pada tahun 2018 sebanyak 250 ribu PNS memasuki pensiun.

 

Dengan demikian perjuangan PGIN harus mampu mendorong kementerian terkait dengan guru inpassing untuk menerbitkan peraturan setingkat PP atau Kepmen menpanrb tentang pengangkatan PNS teaga guru melalui jalur Sertifikasi Guru. Inilah yang kami maksudkan bahwa PGIN melihat peluang itu lebih memilih jalur pendekatan pada kementerian yang terait lagsung dengan terbutnya SK Inpassing daripada harus merubah Undang Undang melalui DPR. PGIN memberikan solusi berbeda dan bersama organisasi profesi guru yang ada untuk turut memperjuangkan nasib guru di tanah air.

 

Dalam hal ini PGIN harus tetap menjadi mitra strategis dengan pemerintah dalam mengawal proses pengangkatan PNS melalui jalur Sertifikadi Guru berdasarkan pada aturan organisasi profesi guru yang dimiliki PGIN baik di Pusat maupun daerah.

Semoga tulisan ini memberikan pencerahan bagi kita semua dan menambah optimism menyongsong masa depan guru sehingga dapat meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan di Inonesia.

Ekslusifisme PGIN Meraih Kesejahteraan

Konsep berfikir sebuah organisasi profesi

Disampaikan dalam rapat Deklarasi PGIN

Banjarnegara, 3-4 Februari 2018

 

Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk memgembangkan profesionalitas Guru. Dalam Pasal 44 UU No.74 tahun 2008 dijelaskan bahwa (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru, dan (2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

 

Seperti kita ketahui bahwa organisasi profesi guru yang sudah lebih awal berdiri adalah PGRI dan kemudian bertumbuhan oraganisasi profesi guru dengan jargon-jargon yang diusungnya. Semua tujuan berdirinya organisasi tersebut bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan di Indonesia.

 

Menyikapi perkembangan organisasi profesi guru yang sudah ada tanpa mengenyampingkan perjuangan organisasi prorefesi guru yang sudah dilakukan. Maka kami menghimpun apirasi dari sekian banyak guru yang merasa gelisah dan resah dengan hasil perjuangan organisasi yang tak kunjung terwujud.

 

Beberapa upaya dilakukan oleh para guru dengan membentuk forum-forum kajian di daerah dan komunitas-komunitas guru di media sosial. Hal ini dapat dimengerti sebagai upaya mengatasi kebuntuan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas guru keseharian sekaligus  membangun spirit perjuangan guna dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

 

Fenomena inilah yang kemudian melahirkan pemikiran untuk segera membentuk organisasi profesi guru yang dirasakan dapat mewakili aspirasi yang berkembang. Ternyata kegelisahan seta keresahan guru belum sepenuhnya terakomodir oleh organisasi profesi yang ada saat ini.

 

Maka kami mengajak guru yang sudah memiliki SK Inpassing untuk melahirkan organisasi Profesi Guru dengan nama Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) sebagai wadah perjuangan guru inpassing untuk dapat diangkat menjadi PNS/ASN.

 

Bila menilik labelnya jelas lebih dikhususkan pada guru-guru yang sudah inpassing sebagai anggota PGIN walaupun demikian dalam tujuan pendirian PGIN itu berangkat pada proses Sertifikasi Guru. Sehingga keberadaan PGIN sebagai organisasi profesi guru menjadi ekslusif artinya khusus hanya untuk guru yang sudah memiliki Sertifikasi Guru dan yang sudah memiliki SK Inpasing sebagai anggotanya.

 

Ekslusifitas PGIN ini tetap berpedoman pada UU No.74 tahun 2008 tentang Guru. Dalam UU tersebut segala hal yang berhubungan dengan guru menjadi sandaran utama dari kiprah PGIN dalam melaksanakan program kerjanya. Sehingga arah kebijakan PGIN selaras dengan tujuan pemerintah guna meningkatakan prtofesionalitas guru.

 

Akan tetapi sebagai organisai profesi guru tentu PGIN harus memiliki pembeda dengan organisasi profesi guru yang sudah ada, karena sifatnya yang ekslusif dari PGIN. Dalam tulisan ini akan dipaparkan apa saja hal-hal yang dapat dijadikan pembeda dengan organisasi guru yang lain.

 

  1. PGIN memiliki tujuan agar seluruh guru inpassing dapat diangkat menjadi PNS melalui pendekatan birokrasi kepegawaian sebagai konsekuensi terbitnya SK Inpassing bagi guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dengan tidak melanggar aturan yang ada. (secara rinci dibahas dalam materi : PNS sebuah Keniscayaan)
  2. PGIN membetuk Dewan Kehormatan Etika Profesi Guru yang memiliki tugas untuk merumuskan etika guru secara terukur dalam melaksanakan profesinya sebagai guru.
  3. PGIN membentuk Dewan Perlindungan Hukum Profesi Guru yang memiliki tugas untuk mendampingi guru jika mengalami perlakukan tidak memuaskan oleh fihak ke tiga dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.
  4. PGIN sangat concern terhadap peningkatan kualitas guru sebagai tanggungjawab profesi guru seperti yang tertuang dalam UU N0.74/2008 tentang guru melalui program kerja setiap Koordinator Bidang dalam strukur organisasi PGIN.

 

Karena sifatnya yang khusus maka PGIN dalam menyusun Garis Haluan Kerja Organisasi akan menitikberatkan pada penjabaran seperti yang dimuat dalam UU 74/2008 tentang Guru. Sehingga PGIN lebih terarah pada peningkatan profesionalitas Guru dan peningkatan kesejahteraan profesi guru.

Dengan demikian PGIN akan melaksanakan Landasan Kebijakan sebagai wadah organisasi profesi guru melalui perangkat kepengurusan secara tersetruktur dari pengurus daerah hingga pengurus pusat.

 

Adapun langkah kebijikan organisasi yang akan diselenggarakan adalah berupa  Peningkatan Kompetensi Guru, Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Guru, Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran, Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru, Pendampingan dan Penyelarasan Program Profesi Guru, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Guru.

 

Dalam jangka pendek, PGIN akan memperjuangkan Haluan Kerja PGIN berupa tuntutan agar guru inpassing dapat diangkat menjadi PNS melalui program Sertifikasi Guru. Tuntutan ini akan direalisasinkan dengan mnyusun suatu Project Proposal yang akan dipresentasikan dihadapan Kementrian terkait antara lain Kemenpanrb, Kemenkeu, Kemenkumham, kemenag, dan Kemnendikbud.

 

PGIN berpandangan bahwa masalah Inpassing ini adalah masalah birokrasi kepegawaian yang tentunya cukup diselesaikan pada tahap terbitnya Pertauran Pemerintah (PP) dan atau Peraturan Menteri (Permen) saja. PGIN memandang tidak perlu merubah Undang Undang yang ada, dengan demikian tidak perlu melalui Lembaga Legislatif sebagai muara permasalahan guru.

 

Peran serta PGIN kepada anggotanya lebih pada pembinaan profesi, sosialisasi kebijakan pendidikan dan peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian PGIN akan berperan aktiv secara terarah dan terencana pada guru yang terdaftar sebagai anggota.

 

PGIN akan mengikat anggotanya dalam fakta integritas Profesi Guru, sehingga guru dituntut untuk terus meningkatkan interegritas dan kualitasnya sebagai tenaga pendidik. Bila anggota melanggar fakta integritas dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Profesi tidak etis dan tidak layak menjadi guru, maka PGIN akan mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

 

Sementara itu bila terjadi permasalahan dalam profesi guru yang berdampak timbulnya kerugian baik materi maupun non materi maka PGIN akan mendampingi dan menyelesaikan dengan peraturan yang berlaku pula.

 

Sehingga dengan demikian keberadaan PGGIN dapat lebih dirasakan oleh anggotanya terlebih apabila tuntutan PGIN agar guru inpassing dapat diangkat PNS oleh pemerintah terpenuhi. PGIN akan menjadi organisasi profesi guru yang turut bertanggungjawab terhadap kualitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.

 

Untuk jangka panjang PGIN akan terus mengupayakan dengan potensi yang dimiliki PGIN memajukan kesejahteraan guru melalui proses percepatan Sertifikasi Guru bagi guru honor yang kemudian mengikuti proses inpassing dan selanjutnya diangkat PNS secara bertahap.

 

Dengan demikian organisasi profesi guru PGIN benar-benar menjadi mitra strategis pemangku kebijakan bidang pendidikan baik di daerah maupun pusat, stakeholder pendidikan, dan tenaga kependidikan di seluruh tanah air.

 

Semoga pemikiran ini dapat menjadi pencerahan dan dapat lebih memahami arah perjuangan PGIN sebagai wadah untuk memuliakan proesi guru di Indonesia.